PPID Kementerian Agama

Permohonan Informasi

Username

Password

Belum memiliki akun? Daftar

SITUS

Kemenag Super App

SIAGA Buddha

SIORI Buddha

Produk Hukum

Satu Data

Perpustakaan Digital

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

LPSE

Database Dokumen

Pedoman Pengelolaan Organisasi

Pedoman Pengelolaan Organisasi
1.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama	lihat
2.	Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	lihat
3.	Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama	lihat
4.	Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama	lihat
5.	Peraturan Menteri Agama Kementerian Agama Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasikementerianagama Tahun 2020-2024	lihat
6.	Prosedur Pembentukan atau Penyempurnaan Organisasi	lihat
7.	Surat Edaran Menteri Agama No. 01 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Birokrasi Baik Bersih Bebas Korupsi	lihat
8.	Peraturan Menteri Agama No. 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama No 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama	lihat
9.	Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Agama No 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama	lihat
10.	Peraturan Menteri Agama No.6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama	lihat
11.	Peraturan Menteri Agama No.12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama	lihat
12.	Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja	lihat
13.	Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Pada Kementerian Agama	lihat
14.	Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama	lihat
15.	SOP Kajian dan Analisis Kebutuhan Organisasi	lihat
16.	SOP Penyusunan Naskah Akademik Pengembangan Organisasi	lihat
17.	SOP Penugasan Pembahasan Struktur Organisasi	lihat
18.	SOP Penugasan Pembahasan Rancangan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja	lihat
19.	SOP Penyusunan Instrumen Survei	lihat
20.	SOP Pelaksanaan Survei	lihat
21.	SOP Evaluasi Organisasi/Kelembagaan	lihat
22.	SOP Tindak Lanjut Hasil Survei Evaluasi Organisasi/Kelembagaan	lihat
23.	SOP Pembentukan Tim Penguatan Organisasi	lihat
24.	SOP Penyampaian formulir dan Pengumpulan data analisis jabatan dan Beban kerja	lihat
25.	SOP Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja	lihat
26.	SOP Penyusunan Dokumen Informasi Faktor Jabatan	lihat
27.	SOP Penghitungan dan Validasi Nilai dan Kelas Jabatan	lihat
28.	SOP Penyusunan Peta Jabatan dan Desain Penempatan Jabatan Pelaksana	lihat
29.	JUDUL	lihat
30.	SOP Penyusunan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Baru Rumpun Urusan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan	lihat
31.	SOP Penyusunan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan Fungsional Baru Rumpun Urusan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan	lihat
32.	SOP Pembahasan jabatan dan uraian kegiatan jabatan Fungsional Baru Rumpun Urusan Agama dan Pendidikan Agama dan Keagamaan	lihat
33.	SOP Evaluasi Jabatan Fungsional Baru rumpun urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan	lihat
34.	SOP Penyusunan Peta Lintas Fungsi Kegiatan Utama Ditjen Bimas Buddha	lihat
35.	SOP Internalisasi dan sosialisasi Peta Lintas Fungsi Ditjen Bimas Buddha	lihat
36.	SOP Penerapan Peta Lintas Fungsi Ditjen Bimas Buddha	lihat
37.	SOP Monitoring dan evaluasi penerapan Peta Lintas Fungsi Ditjen Bimas Buddha	lihat
38.	SOP Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penerapan Peta Lintas Fungsi Ditjen Bimas Buddha	lihat
39.	SOP Penyusunan SOP	lihat
40.	SOP Internalisasi dan Sosialisasi SOP	lihat
41.	SOP Penerapan SOP	lihat
42.	SOP Monitoring dan Evaluasi penerapan SOP	lihat
43.	SOP Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP	lihat
44.	SOP Penyusunan Regulasi Pelayanan Publik	lihat
45.	SOP Pengelolaan Pelayanan	lihat
46.	SOP Penerapan Teknologi Informasi Pelayanan Publik	lihat
47.	SOP Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	lihat
48.	SOP Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	lihat
49.	SOP Koordinasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik	lihat
50.	SOP Pembentukan Tim Survey Kepuasan Masyarakat	lihat
51.	SOP Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	lihat
52.	SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	lihat
53.	SOP Publikasi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	lihat
54.	SOP Evaluasi Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat	lihat
55.	SOP Tindak Lanjut Hasil Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat	lihat
56.	SOP Pembentukan Tim Pengaduan Pelayanan Publik	lihat
57.	SOP Penyiapan sarana Pengaduan Pelayanan Publik	lihat
58.	SOP Pengolahan Dokumen Pengaduan Pelayanan Publik	lihat
59.	SOP Laporan Hasil Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik	lihat
60.	SOP Penyusunan tindak lanjut Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik	lihat
61.	SOP Evaluasi Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik	lihat
62.	SOP Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	lihat
63.	SOP Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	lihat
64.	SOP Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	lihat
65.	SOP Tindak Lanjut Hasil Reviu PMPRB	lihat
66.	SOP Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Reviu PMPRB	lihat
67.	SOP Pembinaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	lihat
68.	SOP Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	lihat
69.	SOP Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	lihat
70.	SOP Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	lihat
71.	SOP Penilaian Pendahuluan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	lihat
72.	SOP Penyelenggaraan SPIP	lihat
73.	SOP Penyampaian Laporan penyelenggaraan SPIP	lihat
74.	SOP Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	lihat
75.	SOP Penilaian Mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	lihat
76.	SOP Penugasan Penyusunan Regulasi Audit Kementerian Agama	lihat
77.	SOP Penugasan Penyusunan Regulasi Reviu Kementrian Agama	lihat
78.	SOP Pemberian tanggapan atas Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (LK, PDTT, Haspem) (satker terkait)	lihat
79.	SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (LK, PDTT, Haspem terkait TP, TGR, ) (Eselon I)	lihat
80.	SOP Analisa laporan hasil pengawasan eksteral lainnya	lihat
81.	SOP Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pengawasan eksternal lainnya	lihat
82.	SOP Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pengawasan eksternal lainnya (Eselon I)	lihat

Hubungi kami

Sekretariat PPID Unit
Ditjen Bimas Buddha
Jl. M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat - 10340
Telepon: (021) 3810671
WhatsApp Center: 081110011809
Email: buddhasisfo@kemenag.go.id
Website: Ditjen Bimas Buddha

Sosial media: